Community Development

====================================================

PEMBENTUKAN TIM FOOD & NUTRITION SECURITY (F&NS) DI DOMPU, NUSA TENGGARA BARAT

-

Hamparan dataran rendah dikelilingi bukit, menjadikan tanah subur untuk ditanami padi

Laut tenang menghasilkan berbagai hayati laut

Namun…mengapa banyak anak gizi kurang…bahkan marasmic kwasiorkor?

Membentuk tim kewaspadaan pangan dan gizi (Tim Pagi) di tingkat desa mungkin menjadi alternatif solusi.  Tim terdiri dari masyarakat desa yang dibentuk dan dilatih untuk melakukan self evaluation dan deteksi dini terjadinya masalah pangan dan gizi di desa. Menyusun rencana dan dari dan untuk mereka sendiri dalam mengatasi masalah pangan dan gizi.

Ingin tahu lebih banyak tentang TIM PAGI Kab Dompu?

Please contact :

1. Wahdini Hakim (Plan Indonesia Country Office)

2. Etik Setyaningsih (Plan Indonesia Wilayah Timur)

-

—————————————————————————————–

PENINGKATAN KETRAMPILAN KADER TAMAN ADITUKA (ECCD)

-

Program Early Childhood Care and Development (ECCD) diterapkan untuk memberikan kesempatan pada anak untuk mempertahankan hidupnya, tumbuh dan berkembang dengan baik.

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan program “Pendidikan Anak Usia Dini” (PAUD) sebagai strategi dan kebijakan program yang berkaitan dengan anak usia dini (0-6 tahun).

Plan Indonesia dengan program ADITUKA, dan Taman Posyandu sebagai bentuk nyata aplikasi program ini di masyarakat.

Proses dan sejarah terbentuknya Taman Adituka atau PAUD  akan sangat mempengaruhi kualitas dan ketrampilan para pengasuh. Taman Adituka ataupun PAUD yang terbentuk dari Posyandu yang dikembangkan  akan berbeda dengan yang dibentuk dari perluasan program Taman Kanak-Kanak .  Perbedaan jelas pada ketrampilan para pengasuh.  Di satu susi pengasuh berangkat dari kader Posyandu, di sisi lain ada yang berangkat dari guru Taman Kanak-Kanak.

Jadi masalahnya adalah bagaimana mempersempit skill gap diantara para pengasuh Taman Adituka, Taman Posyandu dan PAUD.

————————————————————————————————

-

PEMBENTUKAN LABORATORIUM KOMUNITAS DI SURABAYA

-

Pendidikan di Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unair digunakan konsep dan pendekatan  Evidence Based Learning (EBL), yaitu suatu metode pembelajaran  berbasis evidence. Untuk menunjang proses pembelajaran dengan menerapkan pendekatan Evidence Based Learning (EBL), sangat dibutuhkan adanya laboratorium lapang (field laboratory). Laboratorium lapang dapat berupa suatu komunitas atau masyarakat yang menempati suatu wilayah tertentu, dimana di dalamnya terdapat infrastruktur yang mendukung berlangsungnya tata kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Di dalam masyarakat inilah mahasiswa diharapkan dapat belajar mengenai masalah kesehatan masyarakat.

Dengan dukungan  dana dari Dirjend Dikti melalui  program hibah kompetisi A2 (PHK-A2), FKM Unair bekerjasama dengan Plan Indonesia Surabaya, Pemkot Surabaya c.q Dinkes Kota  dan  Tim Penggerak PKK Kota Surabaya  membentuk laboratorium komunitas di wilayah Surabaya.  Lab ini digunakan untuk area praktek belajar lapangan bagi mahasiswa.

Jika program intervensi yang dilakukan oleh mahasiswa FKM Unair dapat sinergi dengan program Pemkot, program Plan Surabaya atau PKK Surabaya, maka mahasiswa dapat menjadi roda penggerak bagi program-program tersebut.

Akan tetapi tidak mudah menyelaraskan jadwal dan waktu antara kegiatan akademik dan kegiatan program yang terbentur dengan jadwal anggaran.

Masih diperlukan ide yang segar untuk mewujudkan sinergi program dan kalender akademik di fakultas.

Ada yang ingin menyumbangkan ide..?

————————————————————————————————

PENYUSUNAN MASTER PLAN PENGEMBANGAN POSYANDU DI KABUPATEN PROBOLINGGO

-

Kabupaten Probolinggo merupakan salah satu kabupaten di kawasan tapal kuda wilayah propinsi Jawa Timur, dengan komposisi penduduk suku Jawa dan Madura. Daerah ini terletak pada posisi 7⁰ 40’  sampai dengan 6⁰ 10’ Lintang Selatan dan 111⁰ 50’  sampai dengan 113 ⁰ 13’ Bujur Timur,  berada pada ketinggian 0 – 2500 M diatas permukaan air laut dengan temperatur rata-rata 27⁰C sampai dengan 30⁰ C, di bagian selatan kabupaten merupakan daerah pegunungan.  Pada masa musim pancaroba ditandai dengan tiupan angin cukup kencang dan kering berhembus dari arah tenggara ke barat laut dikenal dengan sebutan “ Angin Gending”.

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu andalan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah ini.  Seperti halnya di sebagian besar daerah lainnya, pelaksanaan Posyandu di kabupaten Probolinggo pasang surut, dan bahkan ada yang bergeser fungsinya.  Posyandu yang dirancang sebagai program lintas sektor, seperti sektor kesehatan, KB, pertanian, pendidikan dan sektor lainnya, kini lebih dominan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan saja.  Posyandu sempat hampir hilang gaungnya pasca reformasi tahun 1998, karena tidak setiap pemerintah daerah komit dengan program yang satu ini.  Namun dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/536/S.J. tanggal 3 Maret 2001 tentang Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/1116/S.J. tanggal 13 Juni 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu, maka pemerintah daerah mulai membangunkan kembali Posyandu di wilayah masing-masing.

Langkah konkret yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Probolinggo dalam menjabarkan dan melaksanakan program revitalisasi Posyandu adalah dengan membentuk Pokjanal Posyandu di tingkat kabupaten dan kecamatan, sedangkan di tingkat desa dibentuk Lembaga Pembina Posyandu (LPP) yang merupakan lembaga independen yang komponennya terdiri dari wakil masyarakat desa, dan bertugas untuk memonitor pelaksanaan Posyandu di desa. Dalam melaksanakan kebijakan ini, kemudian ditunjuk instansi teknis sebagai leading sector yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas).  Penunjukkan Bapemas sebagai leader yang berperan di depan untuk melaksanakan kebijakan bupati ini karena mengingat bahwa Posyandu pada hakekatnya merupakan bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu kegiatan yang dirancang dan dikelola masyarakat dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat dengan bantuan pemerintah. Sebagai kelengkapan operasional dari kebijakan tersebut pemerintah kabupaten telah memberikan anggaran bagi operasional LPP di tingkat desa. Anggaran operasional LPP diturunkan melalui Ka Sie Kesra Kecamatan.  Dukungan kebijakan lain dari pemerintah berkaitan dengan Posyandu adalah dengan mengalokasikan 10% dari Anggaran Desa (ADD) untuk Posyandu.

Dengan komitmen yang begitu tinggi dari pemerintah kabupaten mengapa pelaksanaan Posyandu di daerah ini masih sangat bervariasi…?

- Bidan desa yang ramah menjadi salah satu kunci keberhasilan

- PMT (program makanan tambahan)  yang menarik, merangsang ibu membawa anaknya datang

- Geografi yang sulit menjadi perintang bagi petugas…namun bukan halangan bagi masyarakat.

- Perhatian perangkat desa menjadi pendorong bagi kader dan ibu balita ke Posyandu

- Kondisi politik di desa mempengaruhi aktifitas kader, ganti kepala desa..ganti pula kader..(bikin dokter Puskesmas pusing  rekrut kader lagi..)

- Sarana penimbangan cukup amankah..?

-  LPP sudah optimalkah..? Masih perlu dipikirkan bentuk dan struktur kelembagaannya

———————————————————————————————–